Jakarta, 13 Mei 2024 - Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan memberikan apresiasi yang telah berupaya dalam menyusun Panduan  Fasilitasi Desa Tangguh Budaya, yaitu hasil kolaborasi dan kerja sama yang baik antara Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan lintas K/L lainnya, serta para pakar, dan pemerhati budaya dan berbagai pihak yang terlibat, baik sebagai narasumber, penanggap maupun berbagai peran lainnya.


Sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi semangat baru dalam mewujudkan desa yang lebih maju mandiri dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. Perubahan atas UU 6/2014 ini menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa yang tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, kata sugito.


UU Desa memberikan paradigma baru dalam mendudukkan Desa sebagai subjek pembangunan. Hal ini ditegaskan melalui pemberian asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai wujud pengakuan terhadap eksistensi Desa dan pemberian kewenangan berskala lokal Desa. Untuk itu, Desa berhak mengembangkan berbagai program/kegiatan pembangunan berbasis potensi dan esensi permasalahan yang ada di Desa untuk menyejahterakan masyarakat Desa, termasuk mendayagunakan potensi budaya masyarakat Desa. UU Desa juga menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan Desa adalah melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. Dengan itu, Desa dapat berperan secara strategis dalam mewujudkan upaya Pemajuan Kebudayaan yang diamanatkan dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sebagai konsekuensi logis dari unit pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan dinamika kehidupan budaya masyarakat, maka upaya pemajuan kebudayaan hanya dapat diwujudkan secara optimal melalui partisipasi aktif pemerintahan Desa dan masyarakat Desa.


Sebab, akar dari kebudayaan Indonesia ada pada kebudayaan masyarakat Desa yang sudah terbukti selama berabad-abad dapat mengatur keseimbangan kehidupan antar sesama manusia dan alam. Berbagai pengetahuan kearifan lokal budaya masyarakat Desa mengandung banyak nilai dan praktik yang dibutuhkan dalam kehidupan masa kini. Di antaranya adalah gotong royong yang dapat menjaga kohesi sosial di dalam masyarakat, serta berbagai kearifan lokal lainnya dalam mengelola lingkungan alam secara berkelanjutan. Peraturan Presiden No 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan sebagai dokumen arah Pemajuan Kebudayaan 20 tahun ke depan menegaskan pentingnya memperkuat adat, tradisi dan budaya Desa dengan menempatkan masyarakatnya sebagai ujung tombak Pemajuan Kebudayaan.


Namun demikian, saat ini, keberadaan eksosistem budaya di Desa terus mendapat tantangan yang tidak mudah. Perkembangan teknologi informasi yang membawa serta nilai – nilai budaya baru terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kehidupan masyarakat Desa, bahkan turut menggerus ekosistem kebudayaan di Desa.

Padahal, penting untuk dipahami bahwa kebudayaan Desa merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Oleh karena itu, Pemajuan Kebudayaan Desa merupakan dari upaya memajukan kebudayaan nasional.


Pada sisi kebijakan di Kementerian Desa PDTT, Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menempatkan Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa) sebagai arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan dengan memperkuat Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif melalui beberapa cara, yaitu: 1. pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan; 2. pemajuan kebudayaan Desa; 3. pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan budaya; dan 4. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.


Lebih lanjut, Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan Desa Tangguh Budaya meliputi: Pengembangan Seni dan Budaya Lokal yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga desa; pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan; kegiatan pembangunan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.


Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Desa Tangguh Budaya meliputi: pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; promosi Desa wisata melalui gelar budaya; pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; pelatihan alat musik khas daerah setempat; pelatihan menenun / membatik; pelatihan pembuatan produk / karya kreatif yang merupakan keunikan / kekhasan Desa; penggunaan media, blog, dan internet untuk promosi budaya di Desa; Kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.


Sebagai upaya mendudukkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan di tingkat Desa, maka Panduan Fasilitasi Desa Tangguh Budaya ini kami susun untuk menjadi acuan para pihak dalam mengembangkan program/kegiatan Pemajuan Kebudayaan Desa. Melalui Panduan Fasilitasi Desa Tangguh Budaya, maka upaya pemajuan kebudayaan Desa tidak hanya berperan dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan Desa, namun juga diletakkan sebagai motor penggerak pembangunan sehingga memberikan nilai tambah dalam menyejahterakan masyarakat Desa.