SERANG—Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) menegaskan komitmen mempercepat penurunan stunting dengan menangani penyebab utamanya secara menyeluruh, bukan hanya sebagian. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (3/11/2026). Menurutnya, stunting tidak dapat dipandang semata sebagai masalah kurang gizi karena di baliknya terdapat persoalan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang saling terkait.

Yandri menekankan bahwa pengurangan stunting harus dimulai dari hulu, terutama melalui penguatan ekonomi desa. Jika masyarakat desa memiliki aktivitas ekonomi, pekerjaan, dan pendapatan, kemiskinan dapat ditekan sehingga risiko stunting ikut berkurang. “Stunting bukan sekadar kurang gizi. Ada persoalan di balik itu yang harus kami tuntaskan,” ujarnya. Ia juga menyebut penurunan stunting merupakan bagian dari prioritas nasional untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, Kemendesa PDT terus menjalankan konvergensi dengan menggandeng Kemendagri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia menilai kolaborasi itu harus dilakukan dengan keterlibatan dan kepedulian penuh.

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menambahkan bahwa anak-anak merupakan investasi besar dan generasi penentu masa depan Indonesia. Kolaborasi penurunan stunting di Banten akan dilanjutkan ke berbagai daerah agar target 17,5 persen pada 2026, 16,3 persen pada 2027, 15,2 persen pada 2028, dan 14,2 persen pada 2029 dapat tercapai, menuju target jangka panjang 5 persen pada 2045. Kemendesa PDT menegaskan bahwa pencapaian itu memerlukan kerja bersama lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat.