PERAN AKTIF DITJEN PDP DALAM AKSELERASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


  Selasa, 24 Mei 2022 Berita DITJENPPMD

Jakarta – Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP) terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan ‘Workshop Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen PDP Tahun 2022’ yang dilaksanakan di Hotel Luminor Jakarta pada tanggal 23 – 25 Mei 2022.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Racmatia Handayani menyampaikan bahwa acara tersebut dilaksanakan sebagai bentuk peran aktif Ditjen PDP dalam rangka akselerasi perwujudan percepatan pelaksanaan  agenda prioritas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen PDP yang memiliki  struktur organisasi  ramping, akuntabel, efektif, efisien, transparan dan bersih serta dalam upaya meningkatkan pelayanan publik terpadu sesuai dengan pasal 38 Peraturan Presiden No 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Sebagai bentuk peran aktif Ditjen PDP dalam upaya merealisasikan Perpres No 85 Tahun 2020 tersebut, Pada Tahun 2022 melalui Kelompok Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Reformasi Birokrasi telah turut serta dalam berkontribusi  menyukseskan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi yang bertujuan menyediakan data dan informasi bagi Kementerian Desa PDTT mengenai perkembangan Organisasi dan Ketata Laksanaan secara berkesinambungan guna mendukung realisasi Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Desa PDTT dan menjadi nilai tambah pengungkit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani” kata Rachmatia. Senin, (23/5/2022).

Racmatia juga mengungkapkan bahwa acara tersebut juga tidak terpisahkan sebagai amanat dari Peraturan Menteri PAN RB No 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB.

“Tujuan dari Kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen PDP diselenggarakan hari ini merupakan amanat Peraturan Menteri PAN RB No 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB, dalam peraturan ini digunakan sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan” ungkap Rachmatia.

Dalam sambutan penutupnya Rachmatia berharap agar seluruh pegawai keluarga besar Ditjen PDP dan pemangku kepentingan yang terlibat  dapat memanfaatkan kegiatan Workshop tersebut untuk menggali hal- hal yang menjadi potensi unggulan yang dapat diangkat kepermukaan sebagai nilai tambah Reformasi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan.