Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Prof. Dr. (H.C.). Abdul Halim Iskandar, M.Pd, menghadiri sekaligus menutup rangkaian Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial pada Kamis, 29 Februari 2024 di Jakarta.

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi menyoroti tahun 2024 sebagai tahun terakhir perioride RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024, sehingga menjadi tahun perencanaan strategis nasional, baik perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.

“Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menempati posisi strategis, dimana 1 kebijakan yang dilahirkan akan berpengaruh pada 75.251 Desa dan juga 14 Desa Adat, dimana 71% warga negara Indonesia tinggal di Desa. Maka tantangan yang kita hadapi begitu besar untuk memberikan dampak yang signifikan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan”, ujar Gus Menteri.

Diketahui, RPJMN 2020-2024 mengamanatkan pencapaian penurunan kemiskinan perdesaan sampai dengan 9,9%, yang dalam periode akhir ini target diringankan menjadi 9,9 – 12 %. Namun, tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2023 masih berkisar 12,22% dengan laju penurunan sekitar 0,2% pertahun. Target tersebut tidak menghilangkan kerentanan terhadap risiko kesulitan pangan, pandemi penyakit hingga inflasi Desa.

Oleh karena itu, Gus Menteri menyampaikan, hal-hal yang perlu segera dilakukan diantaranya percepatan Padat Karya Tunai Desa bulan Februari dan Maret 2024, percepatan penyaluran BLT Dana Desa, pencairan Dana Desa pada kegiatan ketahanan pangan, penambahan modal BUMDesa, kegiatan pembangunan yang fokus pada keluarga miskin serta kegiatan pemberdayaan lainnya yang menyertakan keluarga miskin.